Semarang – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melaporkan capaian signifikan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau puluhan juta siswa di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa (3/3), bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta sejumlah kementerian terkait.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter melalui program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH).

“Program MBG membantu meningkatkan motivasi belajar siswa, memberikan pengalaman menyenangkan saat makan bersama, serta membuka kesempatan bagi siswa dari kelompok sosio-ekonomi rendah untuk mendapatkan pangan bergizi,” ujarnya berdasarkan hasil penelitian kolaboratif bersama LabSosio Universitas Indonesia.

Program 7 KAIH sendiri mencakup kebiasaan bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur lebih awal. Gerakan ini terus diperluas melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Secara nasional, program MBG telah menjangkau 49,6 juta murid atau sekitar 93 persen dari total 53,4 juta siswa di Indonesia, yang tersebar di 288.845 sekolah atau sekitar 66,5 persen dari seluruh sekolah.

Untuk mendukung implementasinya, pemerintah juga telah mendistribusikan modul edukasi dan pedoman pelaksanaan MBG yang terintegrasi dengan penguatan pendidikan karakter ke berbagai sekolah di Indonesia.

Selain itu, Abdul Mu’ti menyebutkan bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 diproyeksikan meningkat hingga lebih dari Rp100 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan pada revitalisasi sekitar 70 ribu sekolah serta penguatan digitalisasi pembelajaran melalui penggunaan Papan Interaktif Digital (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya pemenuhan gizi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Sebagus apa pun sekolahnya, jika anak kekurangan gizi atau mengalami stunting, maka tingkat kecerdasannya akan terpengaruh. Karena itu kita harus memastikan kecukupan pangan dan protein,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika 82,9 juta penerima manfaat program MBG mengonsumsi satu butir telur setiap hari, maka hal tersebut dapat memberikan dampak besar terhadap pergerakan ekonomi rakyat.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga bagian dari upaya perlindungan anak.

“Program ini menempatkan anak sebagai subjek pembangunan. Kami juga memastikan perempuan berperan sebagai penggerak melalui keterlibatan dalam dapur MBG serta UMKM lokal,” katanya.

Kementerian PPPA turut memperkuat program ini melalui sinergi dengan Ruang Bersama Indonesia, Forum Anak di 34 provinsi, sekitar 13 ribu desa/kelurahan, serta Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) guna memastikan partisipasi anak dan pengasuhan berbasis komunitas berjalan optimal.

Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut memperkuat pasokan protein melalui kerja sama dengan berbagai pihak di daerah. Saat ini, UMKM binaan KKP telah melayani 128 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 15 provinsi dengan pasokan ikan seperti tuna, lele, nila, dan patin.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan mengatakan pihaknya juga tengah mengembangkan program Seribu Kampung Nelayan Merah Putih untuk mendekatkan produksi ikan dengan SPPG.

“Kami ingin memastikan kebutuhan protein bagi program MBG dapat dipenuhi dari hasil perikanan yang murah dan berkualitas, baik dari budidaya maupun tangkap,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan bahwa program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan di tingkat daerah.

Di Jawa Tengah saja, tercatat 3.826 SPPG telah beroperasi dengan nilai perputaran uang mencapai Rp6 triliun. Setiap SPPG menerima sekitar Rp1 miliar per bulan, dengan 70 persen anggaran digunakan untuk membeli bahan baku dari petani dan UMKM lokal.

Program ini juga melibatkan 152.593 relawan, 12.598 pemasok, serta 1.837 koperasi di Jawa Tengah.

“Kami juga terus melakukan penyisiran data untuk menjangkau santri di pesantren salafiyah, ibu hamil, dan balita yang belum memiliki NIK agar semua dapat menerima manfaat program ini,” kata Dadan.

Menutup pernyataannya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan perbaikan dalam implementasi program MBG.

“Jika ada kendala dalam pelaksanaannya, kami akan terus memperbaikinya. Tujuannya agar seluruh anak Indonesia dapat memperoleh hak atas gizi yang layak sekaligus pendidikan karakter yang baik,” pungkasnya. (siaran pers kemendikdasmen)