JAKARTA - Muhammadiyah, melalui Pimpinan Pusat (PP), mengambil langkah hati-hati sebelum menerima tawaran pemerintah untuk mengelola izin usaha pertambangan (IUP). Anggota PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyampaikan bahwa mereka terlebih dahulu berdialog dengan pengusaha tambang untuk memahami pengalaman mereka dalam mengelola tambang.

"Yang pertama kami dialog dengan para pengusaha, bagaimana pengalaman kalian dalam mengolah tambang," kata Anwar Abbas melalui sambungan telepon pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Muhammadiyah menanyakan tentang konsep pengelolaan tambang yang ramah lingkungan dan ramah sosial. Para pengusaha tambang menjelaskan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengelola tambang dengan berbagai pendekatan, baik yang tidak ramah lingkungan maupun yang ramah lingkungan serta sosial.

Setelah memahami penjelasan dari para pengusaha tambang, pimpinan Muhammadiyah bertemu dengan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. Diskusi dilanjutkan dengan pertemuan bersama Jusuf Kalla (JK) pada sore hari yang sama.

Anwar mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua atau tiga minggu yang lalu, meskipun ia tidak mengingat tanggal pastinya.