JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan untuk menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah kepada organisasi keagamaan, Rabu (24/7/2024) malam.

Keputusan ini diumumkan oleh Anwar Abbas, Pengurus PP Muhammadiyah, seperti yang dilaporkan oleh Tempo. Anwar menyatakan bahwa keputusan tersebut telah disetujui dalam rapat pleno PP Muhammadiyah yang berlangsung pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Namun, Anwar menekankan bahwa persetujuan ini disertai dengan catatan penting, yaitu bahwa pengelolaan tambang harus mematuhi prinsip-prinsip lingkungan yang berkelanjutan dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang terdampak oleh aktivitas tambang.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyetujui PP Nomor 96 tahun 2021 yang mengatur pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada organisasi keagamaan. Selain Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah lebih dahulu menerima izin usaha pertambangan tersebut.

Gimana pendapat mu, tulis di kolom komentar yaa 😭👇