Oleh : Muhammad Nashir*

Riset Evaluasi Publik terhadap Program Prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun 2025 yang dirilis oleh IndoStrategi layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Sebagai pendidik yang telah mengabdi selama tujuh tahun di Kalimantan Selatan, saya melihat riset ini bukan sekadar deretan angka, melainkan pantulan nyata dari harapan dan kecemasan kami di daerah. Melalui riset ini, kita dapat melihat sejauh mana kebijakan besar di tingkat nasional benar-benar mampu menyentuh denyut nadi pendidikan di ruang-ruang kelas yang jauh dari ibu kota.

Penerimaan positif publik terhadap lima program prioritas—mulai dari Sistem Penerimaan Murid Baru hingga pengenalan Koding dan AI—sebenarnya mencerminkan kerinduan akan transformasi pendidikan yang relevan dengan zaman. Hal ini diperkuat dengan temuan riset yang menempatkan guru sebagai kelompok paling optimis dan percaya terhadap arah kebijakan pemerintah. Optimisme ini menjadi modal sosial yang sangat mahal; ia membuktikan bahwa guru masih setia berdiri di garda terdepan, siap menjadi jembatan bagi setiap inovasi kurikulum yang digulirkan demi masa depan anak didik.

Namun, optimisme besar dari para guru ini tidak boleh dibiarkan berjalan sendirian tanpa topangan infrastruktur yang memadai, terutama bagi kami yang bertugas di luar Pulau Jawa. Riset IndoStrategi secara jujur mengungkap adanya celah lebar dalam hal kecepatan sosialisasi dan kesiapan fasilitas pendukung. Program-program progresif seperti Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) atau literasi digital tidak akan mencapai potensi maksimalnya jika hanya menjadi narasi di kota-kota besar. Penguatan program di tingkat daerah harus menjadi prioritas absolut; pemerintah pusat melalui instansi terkait perlu memastikan bahwa guru-guru di berbagai daerah mendapatkan pelatihan teknis yang setara dan didukung oleh ketersediaan sarana yang layak agar kebijakan ini tidak kehilangan relevansinya saat bersentuhan dengan realitas lapangan.

Lebih jauh lagi, keberhasilan transformasi ini mustahil tercapai jika hanya dibebankan pada pundak kementerian semata. Diperlukan dukungan kolektif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah yang harus lebih proaktif dalam mengalokasikan sumber daya, sektor swasta melalui kemitraan strategis, hingga peran aktif orang tua dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem belajar yang kondusif. Sinergi lintas sektor inilah yang akan memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan tumbuh menjadi gerakan nasional yang inklusif.

Pada akhirnya, saya memandang hasil evaluasi ini sebagai bahan refleksi yang krusial. Kehadiran riset independen seperti ini berfungsi sebagai petunjuk agar kebijakan pendidikan tetap membumi. Kita semua berharap, dengan penguatan di daerah dan kolaborasi yang solid dari berbagai pihak, manfaat pendidikan berkualitas benar-benar dapat dirasakan oleh setiap sekolah, guru, dan murid di seluruh pelosok Indonesia, termasuk kami yang sedang berjuang di Kabupaten Balangan.

* Penulis adalah Guru ASN di Kabupaten Balangan