admin
Muhammad Rizal*
Kepemimpinan Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan memasuki fase awal dengan modal politik yang sangat kuat. Kemenangan telak dalam Pilkada 2024 memberi legitimasi besar untuk menjalankan pemerintahan. Namun setelah lebih dari satu tahun berjalan, arah kepemimpinan yang terlihat justru memunculkan pertanyaan. Apakah stabilitas ini cukup, atau justru menunjukkan ketiadaan langkah besar?
Secara administratif, kinerja pemerintah provinsi memang terlihat rapi. Berbagai capaian dalam pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, hingga penghargaan nasional menjadi indikator yang sering ditampilkan. Pemerintah juga mampu menjaga inflasi dan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam konteks tata kelola, ini adalah fondasi yang penting. Namun fondasi saja tidak cukup untuk menjawab tantangan jangka panjang.
Masalah utama yang belum tersentuh secara serius adalah struktur ekonomi. Kalimantan Selatan masih bergantung pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Ketergantungan ini bukan isu baru, tetapi hingga kini belum terlihat strategi besar untuk keluar dari pola tersebut.
Program penguatan ekonomi daerah memang ada, tetapi masih bersifat umum dan belum menyentuh perubahan mendasar. Tidak ada peta jalan yang jelas untuk mendorong sektor alternatif seperti industri kreatif, pertanian modern, atau hilirisasi. Tanpa arah yang tegas, ekonomi daerah berisiko stagnan dan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas.
Selain ekonomi, ketimpangan wilayah juga menjadi persoalan serius. Pembangunan masih cenderung terpusat di wilayah tertentu, sementara daerah pinggiran belum mendapatkan perhatian yang seimbang. Infrastruktur dan akses layanan di beberapa wilayah masih tertinggal.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan belum menjadi fokus utama. Padahal, pemerintahan dengan legitimasi kuat seharusnya mampu mendorong distribusi pembangunan yang lebih adil. Tanpa itu, kesenjangan antarwilayah akan terus menjadi masalah laten yang sulit diselesaikan.
Salah satu capaian yang sering disorot adalah digitalisasi pemerintahan. Namun pertanyaan pentingnya adalah dampak nyata bagi masyarakat. Digitalisasi seharusnya mempercepat layanan, meningkatkan transparansi, dan mempermudah akses. Jika tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, maka digitalisasi hanya menjadi capaian administratif.
Dalam banyak kasus, transformasi digital di daerah sering berhenti pada level sistem, bukan perubahan pelayanan. Ini yang perlu diuji lebih jauh dalam kepemimpinan Muhidin. Apakah inovasi benar-benar mengubah pengalaman masyarakat, atau sekadar memenuhi indikator penilaian?
Ciri paling menonjol dari kepemimpinan saat ini adalah kecenderungan bermain aman. Pemerintah terlihat lebih fokus menjaga stabilitas daripada mengambil langkah berani. Padahal, dengan dukungan politik yang sangat besar, ruang untuk melakukan terobosan sebenarnya terbuka lebar.
Ketiadaan kebijakan besar yang visioner membuat arah pembangunan terasa datar. Tidak ada agenda yang benar-benar mengubah wajah daerah secara signifikan. Ini menjadi catatan penting, karena momentum awal pemerintahan seharusnya dimanfaatkan untuk mendorong perubahan.
Ke depan, tantangan yang dihadapi tidak semakin ringan. Tekanan ekonomi global, perubahan iklim, dan kebutuhan lapangan kerja bagi generasi muda menuntut kebijakan yang lebih progresif. Kalimantan Selatan tidak bisa hanya bergantung pada pendekatan administratif.
Selain itu, isu lingkungan juga menjadi perhatian serius. Aktivitas pertambangan yang masif membawa konsekuensi jangka panjang. Tanpa kebijakan yang tegas dan berkelanjutan, risiko kerusakan lingkungan akan semakin besar. Ini membutuhkan keberanian politik yang belum terlihat secara kuat.
Publik tentu tidak hanya berharap pada pemerintahan yang stabil. Harapan terbesar adalah adanya perubahan nyata yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari ekonomi yang lebih kuat, pemerataan pembangunan, hingga kualitas layanan yang benar-benar membaik.
Di titik ini, kepemimpinan Muhidin masih menyisakan jarak antara capaian administratif dan dampak riil. Stabilitas memang penting, tetapi tanpa arah transformasi yang jelas, pembangunan berisiko berjalan di tempat.
Kepemimpinan Muhidin bisa disebut kuat di awal, tetapi belum teruji dalam mendorong perubahan besar. Waktu masih cukup panjang untuk membuktikan arah kepemimpinan. Namun tanpa langkah berani, periode ini berpotensi hanya dikenang sebagai masa yang tertib secara birokrasi, tetapi minim terobosan.
Kalimantan Selatan membutuhkan lebih dari sekadar stabilitas. Daerah ini membutuhkan lompatan. Jika peluang ini tidak dimanfaatkan, maka momentum besar yang dimiliki saat ini bisa hilang tanpa menghasilkan perubahan yang berarti.
*Warga Kalimantan Selatan
